Jika terjadi penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan, bagaimana nasib pekerja/karyawan perusahaan-perusahaan tersebut?

Karena itu, dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”

Namun, seandainya PHK tidak dapat dihindarkan, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai komponen uang yang harus dibayar oleh Pengusaha. Hal itu terdapat dalam Pasal 163 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi,

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan

kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan

kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satau) kali sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat

(4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan dan pengusaha

tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh

berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Namun perlu diingat, ketentuan pembayaran yang diatur oleh UU di atas bersifat normatif. Maksudnya, hal itu adalah ketentuan minimal yang harus dibayarkan oleh Pengusaha. Pengusaha tidak boleh membayar lebih rendah/kecil dari ketentuan Undang-Undang tersebut. Namun, apabila hasil negosiasi antara Pengusaha dan Pekerja sampai pada titik kesepakatan yang lebih tinggi dari ketentuan tersebut, hal itu sangat diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Jadi, seandainya terjadi penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan perusahaan, maka pekerja dapat menuntut hak nya tersebut, dan jika dimungkinan dengan negosiasi menghasilkan pembayaran yang lebih tinggi dari ketentuan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: