Apa Yang Direvisi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Berita terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) di Indonesia memang menarik untuk diikuti, terutama tentang revisi nya. Bagaimana tidak, undang-undang ketenagakerjaan ini menjadi acuan hampir semua stakeholderdalam menjalankan bisnis di Indonesia, terutama bisnis yang memerlukan banyak tenaga kerja (padat karya).

Stakeholder yang dimaksud adalah para pekerja, termasuk serikat pekerja, yang menginginkan hak-hak pekerja dilindungi oleh undang-undang, diantaranya keadilan bagi hak pekerja. Lain hal nya dengan pengusaha, yang diwakilkan oleh APINDO, mereka pasti menuntut untuk tidak terlalu condong ke kepentingan pekerja saja revisi UUK 13/2003 tersebut, karena mereka juga memikirkan keberlangsungan bisnis mereka ke depannya.

Yang terakhir adalah pemerintah, yang seharusnya sebagai penengah dari pekerja dan pengusaha, bagaimana caranya memberikan jalan tengah bagi keinginan-keinginan dari 2 pihak yang berbeda. Supaya pembangunan di Indonesia berjalan secara stabil dan kondusif.

Berikut adalah rangkuman berita terbaru terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk berita revisi undang-undang ketenagakerjaan terbaru, yang dikutip dari media online Kontan. co. id:

 

Kontan. Co.ID – 16 Des 2011

DPR mengeluarkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan N0. 13/2003 dari daftar daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UUK 13/2003 tersebut. Mereka menilai, RUU nya belum dikonsultasikan kepada DPR, tapi kenapa pemerintah memasukan revisi UUK 13/2003 tersebut ke Prolegnas tahun 2012.

Dari pihak pemerintah sendiri memberikan alasan kenapa Revisi UUK 13/2003 tersebut perlu di masukan kedalam Prolegnas, hal ini dikarenakan salah satu langkah memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut sejumlah pasal di UUK 13/2003. Selain itu juga terkait dengan penyesuaian dengan UU BPJS ((Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan beberapa pasal yang harus disesuaikan.

 

Kontan. Co.ID – 17 Des 2011

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang diwakilkan oleh Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan bahwa alasan DPR menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 adalah karena pada draft revisi yang ditawarkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan pekerja.

Poin-poin yang tidak berpihak kepada pekerja tersebut diantaranya terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR), penhapusan kewajiban pemberi kerja untuk member perlindungan yang terkait dengan keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan, juga terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT).

 

Sumber : http://imbalankerja.com/index.php/2012/rangkuman-berita-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-terbaru/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: