Apa Yang Dimaksud Dengan Uang Penggantian Hak ?

Uang Penggantian Hak (disingkat “UPH”): Uang penggantian Hak ini bukan dalam bentuk tabel, tapi didefinisikan sebagai berikut (UUK-13 Pasal 156 ayat 4:

Cuti tahunan yang belum gugur (atau belum diambil oleh pekerja); Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sebagai pengetahuan; ada ketentuan tambahan mengenai UPH nomor 3 diatas. Ketentuan yang dimaksud adalah Surat Edaran Menaker No. B.600/MEN/Sj-H/VII/2005, yang menyatakan bahwa dikarenakan pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan UP dan UPMK, maka pekerja yang bersangkutan tidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan di UUK-13 pasal 156 ayat 4.

Perlu ditekankan bahwa Surat Edaran diatas adalah untuk ketentuan diatas PHK mengundurkan diri saja. Tidak untuk Jenis PHK lainya. Surat Edaran yang dimaksudkan dapat di download Disini. Sampai dengan hari ini, beredarnya Surat Edaran ini masih menjadi perdebatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

Serikat pekerja menganggap bahwa Surat Edaran ini merupakan bentuk interpretasi pemerintah pada pasal 156 ayat 4 nomor 3 tersebut. Karena mereka menganggap surat edaran tidak dapat dijadikan bagian dari UUK-13. Sedangkan pengusaha menganggap sebaliknya, bahwa Surat Edaran tersebut adalah ketentuan yang sah atas interpretasi pasal 156 ayat 4 nomor 3 di UUK-13. Untuk terjalin satu pemahaman mengenai Surat Edaran tersebut, sebaiknya dimusyawarahkan antara pengusaha dan serikat pekerja dan hasil musyawarah tersebut di cantumkan dalam dokumen internal di Perusahaan, Peraturan Perusahaan (PP) atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

 

Source : http://imbalankerja.com/index.php/2012/bagaimanakah-cara-menghitung-pesangon-phk-sesuai-undang-undang-ketenagakerjaan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: