Apa Hak-Hak Perusahaan Yang Pailit ? Apa Bisa Kami Menolaknya ?

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan , kurator memiliki kuasa penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit , sebagai pengganti dari hak sebelumnya dimiliki oleh debitur pailit. Selanjutnya, ketentuan pasal 56A Ayat (3) , 95 dan 168a Undang- Undang Kepailitan , lebih menegaskan lagi , bahwa pada dasarnya kurator memiliki hak penuh untuk melanjutkan pengelolaan harta pailit , selama belum ada keputusan definitif mengenai harta pailit tersebut .

Keputusan Definitif dalam hal ini misalnya keputusan Rapat Kreditur untuk melikuidasi perusahaan tersebut , atau justru melanjutkan pengelolaan perusahaan yang menjadi harta pailit tersebut , atau lainnya mengembalikan pengelolaan kepada debitur pailit , jika ternyata rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit disetujui oleh kreditur .

Pada dasarnya kerjasama Karyawan perusahaan dan kurator adalah sangat dibutuhkan untuk mensukseskan proses kepailitan , karena kepailitan bukanlah suatu proses untuk menuju likuidasi belaka .

Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi , bisa saja karena kerjasama yang baik antara kurator dan karyawan , kinerja suatu perusahaan yang tadinya pailit ternyata makin membaik , sehingga justru perusahaan tersebut tidak perlu dilikuidasi . bahkan dapat dijual kepada pihak ketiga secara utuh dengan harga tinggi . Oleh karena itu , disatu sisi karyawan tidak kehilangan mata pencaharian , tetapi disisi lain , debitur pailit juga dapat melunasi utang-utangnya . Terlepas dari kebijakan manajemen baru untuk menerima karyawan lama atau tidak , tetapi jika karyawan menolak koperatif , tentunya yang pasti adalah perusahaan akan sulit untuk dijual secara utuh , karena sudah tidak berjalan produksinya.

Sementara itu hak – hak karyawan dijamin penuh oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) sebagai kreditur yang di Istimewakan , dalam hal ini memiliki tingkat prioritas yang tinggi . Hak para karyawan masih berada diatas jauh hak para kreditur konkuren pemohon kepailitan dan hanya berada satu tingkat dibawah utang pajak (UU Pajak) . Kreditur Konkuren hanya dapat dibayar dari sisa uang pembayaran kepada kreditur – kreditur yang di istimewakan .

Jadi Seharusnya jika perusahaan dinyatakan pailit , secara teoritis , hak karyawan cukup terjamin .

Undang-undang tentang diatas :

1. 07-UU NO.37 Th.2004 Ttg Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. 34-KEPMEN No.150 Th.2000 Ttg Penyelesaian PHK & Penetapan Uang Pesangon,Uang Penghargaan Ms Krj & Ganti Kerugian di Perusahaan

 

Source : http://ulielambry.wordpress.com/2012/12/08/tanya-jawab-hak-karyawan-perusahaan-pailit/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: